BIAK NUMFOR — Dewan Adat Suku Byak menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, khususnya Dinas Tenaga Kerja, atas penyelenggaraan Job Fair yang dinilai menjadi ruang nyata bagi masyarakat pencari kerja untuk memperoleh informasi, akses, dan peluang kerja.
Pelaksanaan Job Fair mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sekitar 300 pencari kerja tercatat mendaftar dalam kegiatan tersebut, dengan melibatkan sekitar 21 perusahaan yang beroperasi dan membutuhkan tenaga kerja di Kabupaten Biak Numfor.
Ketua I Dewan Adat Suku Byak, Demianus Wakman, S.H., M.H., menilai tingginya jumlah pencari kerja menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan di daerah.
Menurutnya, Job Fair tidak semata-mata menjadi kegiatan ketenagakerjaan, tetapi juga dapat menjadi salah satu bentuk konkret kehadiran pemerintah dalam membuka akses ekonomi dan kesempatan kerja, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).
Dewan Adat Suku Byak berpandangan bahwa langkah tersebut sejalan dengan semangat afirmasi Otonomi Khusus Papua, terutama dalam aspek keberpihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap OAP.
“Otsus harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keberpihakan bukan hanya menjadi slogan, tetapi harus hadir dalam bentuk kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, dan perlindungan terhadap Orang Asli Papua,” ujar Demianus.
Ia mengatakan, keberpihakan perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kesempatan yang adil dan proporsional kepada OAP untuk memperoleh pekerjaan. Di sisi lain, pemberdayaan juga harus berjalan melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi generasi muda Papua agar mampu bersaing di dunia kerja.
Dewan Adat Suku Byak berharap kegiatan Job Fair dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak perusahaan dan dunia usaha. Selain membuka informasi lowongan kerja, kegiatan tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan program pelatihan dan peningkatan kompetensi pencari kerja.
Demianus juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen, mulai dari informasi kebutuhan tenaga kerja, persyaratan, tahapan seleksi hingga hasil penerimaan. Menurutnya, keterbukaan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun dunia usaha.
“Pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan investasi dan infrastruktur, tetapi harus mampu menghadirkan kesempatan, pekerjaan, dan masa depan bagi masyarakat lokal,” tegasnya.
Dewan Adat Suku Byak, lanjut Demianus, siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat serta memberikan ruang yang luas bagi generasi muda OAP untuk mengambil bagian dalam pembangunan di tanahnya sendiri.
Narasumber: Ketua I Dewan Adat Suku Byak, Demianus Wakman, S.H., M.H.
